Tanggapan dari Para Narasumber

Menanggapi pertanyaan YBA, para narasumber dalam sesi talkshow memberikan pandangan mendalam dari sudut pandang masing-masing:

Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, menyerukan agar negara mengubah pendekatan dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah gempuran algoritma platform global. Hal ini disampaikannya saat merespons pertanyaan tajam dari YBA tentang kesiapan negara menghadapi realitas bahwa ruang digital kini lebih banyak dibentuk oleh algoritma asing ketimbang nilai Pancasila, serta menuntut strategi konkret agar kebijakan tidak melulu reaktif. Menjawab tantangan tersebut, Willy menegaskan bahwa disrupsi digital adalah keniscayaan sejarah yang tidak perlu disikapi dengan kepanikan, namun membutuhkan strategi baru yang ia sebut sebagai “Perang Hegemoni”.

Tinggalkan “Grand Narasi”, Masuk ke “Narasi Keseharian”

Politisi Partai NasDem ini mengkritik pola komunikasi negara yang selama ini terlalu terpaku pada “Grand Narasi”—menempatkan Pancasila di ruang suci yang tak tersentuh (untouchable) dan kaku. “Kita terlalu terjebak dengan narasi besar. Saatnya kita deklarasikan perang hegemoni, bahwa narasi persatuan, ketuhanan, dan gotong royong itu dimulai dari hal-hal kecil, dari narasi keseharian,” ujar Willy. Menurutnya, strategi melawan algoritma yang memicu polarisasi (memancing “otak reptil”) adalah dengan membanjiri ruang digital menggunakan konten-konten humanis yang sederhana.

Negara Tidak Boleh “Megalomania”

Poin paling menohok dari Willy adalah peringatannya agar institusi negara, termasuk BPIP, tidak merasa paling hebat sendiri. “Kita harus sedikit pakai ilmu padi. Enggak boleh kita menjadi megalomania, merasa ‘Gue paling benar, gue paling hebat, gue paling bertanggung jawab’. Enggak bisa,” tegasnya. Ia mendorong prinsip kolaborasi ramé ing gawé, sepi ing pamrih (ramai dalam bekerja, sunyi dalam pamrih/pujian). Artinya, negara harus memfasilitasi kreator dan masyarakat untuk menyebarkan nilai Pancasila, tanpa negara harus selalu tampil di depan atau mengklaim kesuksesan tersebut. Biarkan nilai itu hidup secara organik melalui masyarakat.

Negara Jangan “Pelit” Apresiasi

Menutup penjelasannya, Willy menyoroti budaya apresiasi yang minim di Indonesia. Ia meminta pemerintah untuk tidak ragu memberikan penghargaan kepada warga, aparat, atau kreator konten yang melakukan kebaikan kecil namun berdampak.”Kita ini pelit sekali minta maaf dan pelit memberikan apresiasi. Padahal, energi dari demokrasi itu adalah apresiasi. Kalau ada yang salah jangan cuma dituding, tapi kalau benar harus kita apresiasi,” pungkas Willy.

Content creator Andovi da Lopez menepis stigma bahwa sikap kritis yang kerap ia tunjukkan di media sosial adalah bentuk perlawanan destruktif terhadap pemerintah. Andovi menegaskan bahwa kritik adalah wujud paling jujur dari rasa nasionalisme.

Kritik Tanda Peduli, Bukan Benci

Andovi, yang tumbuh dalam keluarga diplomat dan aktivis, mengaku resah dengan label “oposisi” yang kerap disematkan kepadanya hanya karena ia vokal membahas isu sosial-politik. “Percaya sama gue, gue enggak oposisi. Gue lakukan ini karena gue cinta banget sama Indonesia,” tegas Andovi. Ia menjelaskan filosofinya bahwa diam justru berbahaya. “Justru saya khawatir kalau suatu hari saya berhenti mengkritik, berarti saya sudah apatis sama negara ini. Kritik adalah cara saya menunjukkan kepedulian,” tambahnya.

Siap Kolaborasi, Tapi Pemerintah Sering “Takut Duluan”

Menjawab pertanyaan YBA soal kesediaan berkolaborasi dengan negara, Andovi menyatakan dirinya “Sangat Terbuka” (Very Open). Ia tidak anti-pemerintah, namun ia menyoroti bahwa hambatan justru sering datang dari pihak birokrasi yang enggan merangkul kreator kritis. “Saya sangat open, tapi terkadang dari segi ‘sananya’ (pemerintah) yang melihat saya dulu langsung bilang, ‘Aduh jangan deh’,” ungkap Andovi blak-blakan. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang sehat harus didasari niat tulus untuk edukasi, bukan sekadar memoles citra atau gimik politik. Ia mencontohkan karya-karyanya seperti DPR Musikal atau Polarisasi Musikal yang, meskipun kritis, memiliki tujuan akhir mempersatukan dan membangun kesadaran politik anak muda tanpa harus bersikap menggurui.

Bahaya Label “Konten Buruk”

Terkait wacana pembersihan “konten buruk” di media sosial, Andovi juga memberikan catatan hati-hati yang selaras dengan kekhawatiran soal kebebasan berekspresi. “Siapa yang menilai itu buruk atau tidak? Itu menjadi masalah baru lagi,” ujarnya, mengingatkan bahwa standar moral tidak boleh digunakan semena-mena untuk membatasi kreativitas, selama tidak melanggar hukum atau memecah belah bangsa.

Pesan Andovi ini menjadi sinyal kuat bagi BPIP dan pemerintah: bahwa merangkul Gen Z dan milenial tidak bisa dilakukan dengan mendikte, melainkan dengan memberi ruang bagi dialektika yang terbuka, termasuk kritik yang membangun.

Praktisi pendidikan dan guru konten kreator, Husein Ali Rafsanjani, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait strategi pelibatan generasi muda dalam kampanye nilai-nilai Pancasila. Husein menegaskan bahwa kolaborasi antara negara dan pegiat digital tidak boleh hanya menjadi komoditas politik musiman.

Terbuka Kolaborasi, Asal Tidak “Ditunggangi”

Husein menyambut baik ide kolaborasi antara pemerintah dan kreator konten untuk tujuan edukasi. Namun, ia memberikan syarat mutlak mengenai waktu dan motif pelaksanaannya. “Untuk kolaborasi dengan pemerintah, sebenarnya saya sendiri sangat terbuka. Asal jangan di waktu-waktu yang ‘tahun-tahun per lima tahun’ itu,” ujar Husein menyentil kebiasaan pihak tertentu yang hanya mendekati anak muda menjelang Pemilu.

“Jangan sampai ditunggangi semua kolaborasinya,” tambahnya dengan tegas. Husein menginginkan agar upaya membumikan Pancasila dilakukan secara konsisten dan tulus demi pendidikan karakter bangsa, bukan demi mobilisasi suara atau kepentingan politik sesaat.

Pancasila yang Organik

Momen menarik terjadi ketika Husein secara personal mengapresiasi penanya. Ia mengaku sebagai pengikut lama (follower) akun media sosial YBA. “By the way, saya followers lama Young Buddhist Association. Saya kira di Batam, ternyata ada di Jakarta,” ungkap Husein. Pengakuan ini menjadi bukti nyata bagaimana nilai toleransi dan saling menghargai antar-kelompok sebenarnya sudah tumbuh subur secara organik di ruang digital tanpa perlu instruksi kaku dari negara.

Fokus 2026: Kurangi Sampah Digital

Menjawab pertanyaan mengenai strategi konten di tahun 2026, Husein memiliki pandangan pragmatis. Menurutnya, masalah utama ruang digital Indonesia bukan kekurangan konten positif, melainkan membanjirnya konten negatif.

“Sebenarnya yang harus diproduksi lebih banyak lagi itu bagi saya enggak harus (dipaksakan). Yang harus itu dikurangi yang buruk-buruknya. Karena konten bagus itu banyak, banyak banget,” pungkasnya.

Pesan Husein ini menjadi masukan berharga bagi BPIP: bahwa tugas negara bukan hanya memproduksi konten baru, tetapi juga membangun ekosistem yang sehat agar konten positif yang sudah ada bisa naik ke permukaan dan tidak tenggelam oleh “sampah” algoritma.