Selasa, 20 Oktober 2026, aktivis lingkungan memanjat Monumen Selamat Datang.
Petugas menurunkan mereka. Polisi mengingatkan bahwa kawasan tersebut merupakan cagar budaya.
Enam aktivis Greenpeace membentangkan spanduk soal krisis iklim dan biaya hidup. Mereka diturunkan petugas pemadam kebakaran dengan tali.
Bundaran HI ditetapkan sebagai cagar budaya lewat Keputusan Gubernur DKI No. 271 Tahun 2024.
Soal pelanggaran hukum, polisi belum menyimpulkan apa pun. UU 11/2010 Pasal 66:
“Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya”
Sementara itu, puncak stupa induk Borobudur sedang dipugar.
Chattra setinggi 6,2 meter juga direncanakan untuk dipasang. Namun, pemasangannya masih menunggu kajian.
Menteri Kebudayaan memastikan pemugaran ini tidak mencakup pemasangan chattra.
Kemenag menyebut chattra “harus ada”, tapi menunggu kajian dan koordinasi, termasuk dengan aturan konservasi UNESCO. Hasil kajiannya belum dipublikasikan.
Catatan sejarah:
Van Erp sendiri membongkar chattra rekonstruksinya (1907– 1911) karena desainnya hanya perkiraan.
Dhammapada 257 mengajarkan:
Orang yang adil tidak menilai dengan tergesa-gesa dan tidak pilih kasih.
Jika cagar budaya harus dilindungi, bukankah prinsip itu berlaku untuk semuanya?
“asāhasena dhammena samena nayati pare…”
Samena = tidak pilih kasih, adil.
Aturan cagar budaya
berlaku untuk pemanjat tugu. Juga untuk proyek di puncak Borobudur. Juga untuk kami.
Śāntideva dalam Bodhicaryāvatāra 7.47 mengingatkan:
Pertimbangkan dengan matang sebelum memulai sesuatu.
Terlebih jika keputusan itu menyangkut warisan budaya berusia lebih dari seribu tahun.
“Pūrvam nirūpya sāmagrīm ārabheta narabheta vā / anārambho varaṃ nāma na tv ārabhya nivartanam.”
Pada batu berusia lebih dari seribu tahun, “mundur” bisa berarti kerusakan yang tak bisa dibatalkan.
Komite Warisan Dunia (2025) meminta Indonesia mengirim rincian setiap proyek, termasuk kajian dampak warisan, sebelum keputusan yang sulit dibatalkan.
Chattra boleh dipasang apabila seluruh persyaratan ilmiah dan hukum terpenuhi.
Kajian terbuka, konsultasi dengan pihak terkait, dan izin resmi harus didahulukan.
UU 11/2010 Pasal 77:
pemugaran harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan teknologi pengerjaan, dengan perubahan sekecil mungkin, dan wajib berizin.
Pasal 83:
adaptasi boleh, asal ciri asli dan konstruksi asli dipertahankan.
Langkah yang kami usulkan:
kajian dampak independen yang dipublikasikan, konsultasi dengan UNESCO dan ICOMOS, lalu izin resmi.
Mengkritik tindakan orang lain itu mudah.
Tapi berani mempertanyakan sesuatu yang dilakukan atas nama kelompok sendiri?
Itulah bagian dari tanggung jawab kita juga.
Pemasangan chattra disebut
“sebagai bagian dari kepentingan umat Buddha”
(Dirjen Bimas Buddha Kemenag, ANTARA 24/7).
Karena diatasnamakan umat Buddha,
kami ikut bertanggung jawab memastikan prosesnya sah.
Bundaran HI dijaga, Bagus. Borobudur juga, ya.
Satu undang-undang, Satu standar. Untuk semua cagar budaya.
Warisan budaya bukan sekadar bangunan tua.
Di dalamnya tersimpan sejarah, identitas, dan nilai bagi generasi berikutnya.
Cagar budaya apa di kotamu yang paling ingin kamu jaga?
Melindungi warisan budaya bukan soal siapa yang melakukannya.
Tapi tentang konsistensi kita dalam menjaganya.
Kirim ke satu teman yang sayang Borobudur. Mari menjaga dengan data, bukan amarah.
Leave a Reply