Pemasangan Chattra Butuh Dorongan Kebiakan Politis

“Perlu dorongan kebijakan politis yang dapat diterima oleh semua pihak, karena para arkeolog berusaha menjaga keaslian Candi Borobudur sementara kita juga berusaha mendengarkan aspirasi dari umat Buddha,” demikian disampaikan Anton Wibisono, Pamong Budaya Ahli Muda Direktorat Jenderal Kebudayaan, ditemui seusai Rapat Koordinasi Akselerasi Pemasangan Chattra Stupa Induk Candi Borobudur di Grand Artos Hotel & Convention Magelang, Jumat (9/8/2024).

Anton menjelaskan bahwa, mengingat perbedaan yang muncul dalam rencana pemasangan Chattra, dibutuhkan keputusan politis yang bisa diterima semua pihak agar tidak ada pihak yang disalahkan ole masyarakat. “Kita membutuhkan keputusan tertulis, berupa perintah atau arahan, yang meminta kepada Kemendikbud-Ristek untuk mendampingi pemasangan Chattra,” terang Anton.

JIKA CHATTRA
akan dipasang, harus bersifat reversible, dalam arti dapat dikembalikan ke kondisi semula dan tidak merusak struktur stupa induk yang ada saat ini. In untuk mengantisipasi adanya perkembangan ilmu pengetahuan baru terkait Chattra atau kebijakan baru.

Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Anugerah Widiyanto, mengatakan tim khusus yang dibentuk untuk mengkaji pemasangan Chattra memutuskan untuk tidak menggunakan Chattra hasil rekonstruksi insinyur Belanda, Theodoor van Erp, pada 1907-1911. “Mereka akan menawarkan beberapa model sesuai dengan kebutuhan umat Buddha, sehingga kita tidak akan memasang semua batu yang telah disusun oleh van Erp, hanya batu-batu asli yang nantinya akan dipasang, ‘ jar Anugerah.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kemenko Polhukam, Dirjen Binmas Buddha, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan (BRIN), perwakilan Dirjen Kebudayaan, Bali Pelestarian Kebudayaan X, Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur, serta perwakilan umat Buddha.

Sumber:kebudayaan.kemdikbud.go.id