Perdana Menteri India Narendra Modi Kebijakan Timpang Pada Umat Buddha

Kuil Mahabodhi, yang dibangun oleh Kaisar Ashoka pada abad ke-3 SM, sempat mengalami kehancuran akibat serangan Bakhtiyar Khilji pada abad ke-12. Ketika Anagarika Dharmapala mengunjungi kuil ini pada tahun 1891, ia menemukan bahwa kuil tersebut dikendalikan oleh seorang pendeta Saivite, dengan rupang Buddha yang telah diubah menjadi ikon Hindu.

Lebih parahnya, umat Buddha dilarang beribadah di tempat suci mereka sendiri. Perjuangan panjang Dharmapala untuk merebut kembali kuil ini akhirnya menghasilkan perubahan, meskipun hingga kini, kontrol penuh belum diberikan kepada umat Buddha. Komunitas Buddhis di India dan dunia kini memiliki kapasitas untuk mengelola situs suci mereka sendiri. Mempertahankan keterlibatan non-Buddhis dalam pengelolaan kuil ini semakin dianggap tidak relevan.

Keadlian Berbagai protes, mogok makan, dan petisi dari komunitas Buddhis menandakan urgensi penyelesaian isu ini. Menjamin otonomi umat Buddha dalam mengelola Kuil Mahabodhi bukan hanya soal keadilan, tetapi juga memperkuat kredibilitas India sebagai penjaga warisan Buddhis.

Solusi yang bisa diambil adalah mencabut atau merevisi Undang-Undang1949 untuk memberikan kendali penuh kepada umat Buddha, sembari tetap menghormati sejarah keterlibatan komunitas Hindu. Dalam sebuah pertemuan di Delhi, Bhikkhu Sanghasena mengangkat isu ini kepada Gubernur Bihar, Arif Mohammad Khan, dengan harapan adanya intervensi dari pemerintah.

Jika Modi benar-benar ingin menjadikan India sebagai pusat Buddhisme dunia, langkah pertama yang harus diambil adalah mengakhiri kebijakan timpang ini. Pemerintah India perlu segera mengambil tindakan nyata agar umat Buddha dapat mengelola tempat sucinya sendiri dengan penuh otonomi. Jika tempat ibadah agama lain di India dikelola oleh pemeluknya, mengapa umat Buddha masih harus berbagi hak pengelolaan di kuil tersuci mereka? 

Penulis: buddhistdoor.net