Organisasi Bermasalah: Gagal Kaderisasi dan Motivasi Menyimpang

Organisasi atau oknum vihara yang mengikat kader dengan “umpan” uang dan melarang berkoordinasi dengan pihak luar sejatinya sedang menunjukkan kelemahannya sendiri. Dalam dunia manajemen, jika suatu tim harus disuap agar mau bekerja dan dijaga agar tidak “dibajak” pihak lain, berarti ada masalah mendasar pada kepemimpinan dan kultur organisasi tersebut. Kemungkinan besar, organisasi semacam ini gagal melakukan kaderisasi sehat. Alih-alih membina loyalitas melalui visi-misi dan nilai bersama, mereka memilih jalan pintas berupa kontrak transaksional: “Kamu bantu kami, kami ganti uang transportmu”. Kader mungkin bertambah secara kuantitas, tapi kualitasnya semu karena mereka hadir bukan atas kesadaran sendiri melainkan demi kompensasi.

Gejala “gagal kaderisasi” ini pernah diungkap dalam kasus pemuda Buddhis di Jawa Tengah, di mana kegiatan kepemudaan hanya berjalan jika ada segelintir inisiator. Begitu tokoh penggeraknya absen, aktivitas langsung terhenti 5. Penyebabnya adalah lemahnya pembinaan dan pemahaman berorganisasi, sehingga tak terbentuk sense of belonging di kalangan anggota 13. Organisasi yang kuat mestinya menanamkan rasa memiliki dan kesadaran tujuan bersama, bukan ketergantungan pada figur tertentu atau imbalan. Ketika sebuah lembaga ingin “jalan pintas” mendapatkan kader tanpa proses pembinaan panjang, misalnya dengan mengandalkan donasi uang sebagai pemikat, maka sesungguhnya ia tengah menanam bibit rapuh. Kader yang didapat mungkin tidak loyal secara idealisme, mudah goyah ketika imbalan berhenti, dan parahnya bisa menumbuhkan mentalitas pamrih dalam generasi penerus.

Dari sudut pandang etika Buddhis, motif di balik tindakan organisasi bermasalah ini tergolong akusala (tidak bajik). Niat tersembunyi berupa keserakahan (ingin tenaganya tapi “membeli” dengan uang) dan kemelekatan pada kekuasaan (tidak rela anggota berdaya di luar kendalinya) akan mempengaruhi kualitas karma yang terbentuk. Buddha mengajarkan bahwa dalam hukum karma, kualitas suatu tindakan ditentukan oleh motivasi, objek, dan konsekuensinya 14. Pada kasus ini, motivasinya tercemar (greed/ loba dan ego sektarian), objeknya adalah generasi muda Buddhis yang seharusnya dibina dengan tulus, dan konsekuensinya menimbulkan perpecahan serta kemunduran spiritual. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan perbuatan tersebut tergolong buruk secara karmis. Dana yang didasari niat manipulatif kehilangan kemurnian pahalanya. Alih-alih menuai berkah, uang sumbangan umat yang dipakai untuk “menyogok” relawan justru dapat berbuah hal negatif – baik secara langsung berupa citra buruk di mata umat, maupun secara batin berupa kemunduran spiritual bagi pelakunya.

Kita bisa melihat contoh konkret akibat dari motivasi menyimpang dalam pengelolaan dana umat. Kasus skandal Vihara Wat Rai Khing di Thailand pada 2025 menjadi pelajaran besar. Kepala vihara tersebut, Phra Thammachiranuwat, ditangkap karena menggelapkan dana lebih dari 300 juta Baht (sekitar Rp148 miliar) dari sumbangan umat 15. Dana yang seharusnya untuk keperluan vihara itu dialihkan ke rekening pribadi dan terkait dengan jaringan judi online 16. Tindakan korupsi ini jelas mencerminkan keserakahan dan penyalahgunaan jabatan, dan akhirnya berujung pada proses hukum pidana. Kepolisian Thailand sampai menyatakan penangkapan itu perlu dilakukan untuk “membantu memurnikan agama” 17. Artinya, aparatur pun mengakui bahwa perilaku oknum tersebut telah mencoreng citra agama Buddha sedemikian rupa sehingga penegakan hukum dianggap bagian dari pemurnian ajaran. Reaksi publik pun sangat keras. Banyak umat Buddha marah dan kecewa; seorang netizen bahkan berseru bahwa lebih baik lain kali ia berdana ke rumah sakit atau sekolah saja ketimbang ke vihara, setelah melihat kejadian ini 18.

Meskipun kasus di atas terjadi di Thailand, pesannya relevan secara universal: ketika uang donasi diperlakukan dengan niat buruk, cepat atau lambat kebenaran terungkap dan konsekuensi berat menyusul. Dalam skala berbeda, oknum organisasi yang “mengikat” pemuda dengan uang memang belum tentu melanggar hukum pidana, tetapi mereka melanggar hukum moral dan karma. Uang yang didonasikan umat untuk kegiatan Dhamma dialihkan sebagian menjadi “umpan” manipulasi – ini bentuk penyalahgunaan kepercayaan umat. Mungkin tidak ada polisi yang menggerebek, namun hukum karma bekerja tanpa bisa dielakkan. Apa yang ditanam akan dituai: jika yang ditanam adalah ketidakjujuran dan 4 keserakahan, maka buahnya berupa perpecahan, hilangnya kepercayaan umat, hingga mandeknya perkembangan organisasi itu sendiri. Memang, tak semua konsekuensi karmis langsung terlihat. Sebagian bisa muncul di kehidupan mendatang. Namun Buddha memastikan bahwa hukum karma sangat adil dan akurat – semua perbuatan akan berbuah kembali pada pelakunya sesuai benih yang ditanamnya 19.

Dalam beberapa kasus, tanda-tanda “buah karma buruk” bisa disaksikan segera. Organisasi yang memegang pola rekrutmen akal-akalan biasanya tidak langgeng. Nama baik mereka merosot di komunitas; para pemuda mulai enggan terlibat ketika merasa hanya dijadikan alat, bukan dihargai sebagai pribadi berkembang. Alih-alih melahirkan kader berkualitas, organisasi semacam ini kerap diisi “anggota bayangan” – ada secara jumlah tetapi minim kontribusi nyata, atau hadir secara fisik namun mentalnya apatis. Bahkan bisa terjadi konflik internal ketika ada yang sadar telah dimanfaatkan lalu menggugat pimpinan. Ujungnya, organisasi tersebut gagal mencapai tujuannya dan ditinggalkan umat seiring waktu. Semua ini merupakan pola sebab-akibat yang selaras dengan prinsip karma.