Dharma & Realita

Home Dharma & Realita Ketika Mimbar Menjadi Posko: Agama di Bawah Bayang-Bayang Politik Praktis

Ketika Mimbar Menjadi Posko: Agama di Bawah Bayang-Bayang Politik Praktis

Selasa, 1 September 2026

Ada hari ketika rumah ibadah tetap terlihat sama, tetapi fungsinya pelan-pelan berubah.

Karpet masih terbentang. Mimbar masih berdiri. Kitab suci tetap dibuka. Doa tetap dibaca. Yang berubah justru percakapan setelahnya. Nama calon mulai lebih sering terdengar daripada persoalan umat. Seorang tokoh diberi panggung karena kedekatannya dengan elite. Orang yang berbeda pilihan mulai dicurigai. Grup percakapan jamaah berubah menjadi ruang distribusi propaganda. Tiba-tiba, batas antara nasihat moral dan operasi politik menjadi tipis.

Indonesia sebenarnya sudah memasang pagar hukum yang cukup terang pada salah satu titik paling sensitif itu. UUD 1945 melindungi hak setiap orang untuk memeluk agama, beribadat, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta berserikat. Negara juga menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Artinya, warga beragama tidak kehilangan hak politik karena memasuki rumah ibadah. 1

Tetapi kebebasan politik warga berbeda dengan penggunaan institusi agama sebagai mesin elektoral. Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengubah Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan membuka pengecualian terbatas bagi fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, sepanjang memperoleh izin dan tanpa atribut kampanye. Tempat ibadah tidak dimasukkan dalam pengecualian itu. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 mengikuti konstruksi tersebut. Dalam perkara berikutnya, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXI/2023 kembali mempertahankan posisi khusus tempat ibadah. Untuk Pilkada, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 juga melarang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, sementara pengecualian tertentu diberikan kepada tempat pendidikan. 2

Sampai April dan Juni 2026, jajaran Bawaslu masih mengulang prinsip yang sama. Alasan yang mereka kemukakan bukan semata soal administrasi pemilu. Tempat ibadah dipandang sebagai ruang yang harus dapat digunakan masyarakat tanpa dibebani kesan keberpihakan politik. Dengan kata lain, netralitas ruang suci merupakan perlindungan bagi jamaah itu sendiri. 3

Pagar itu penting karena rumah ibadah memiliki daya politik yang tidak sama dengan gedung biasa. Penelitian mengenai lebih dari 300 ribu masjid dan data panel lebih dari 16 ribu responden Muslim Indonesia menemukan bahwa rumah ibadah dapat memengaruhi sikap dan perilaku politik jamaah, bahkan dampaknya dapat menjalar ke komunitas lokal yang lebih luas. Temuan itu tidak berarti masjid atau gereja harus steril dari pembicaraan tentang keadilan, korupsi, kemiskinan, perang, atau kebijakan negara. Justru sebaliknya. Ia menunjukkan betapa besar kekuasaan sosial sebuah mimbar, sehingga penggunaan kekuasaan tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih ketat. 4

Masalahnya dimulai ketika politik tidak lagi datang untuk dinilai oleh agama, tetapi datang untuk memakai agama.

Jejak Indonesia dapat dilihat sejak awal era pemilihan presiden langsung. Pada 2004, PBNU sudah menghadapi kenyataan bahwa sejumlah pengurusnya menjadi bagian dari tim sukses calon presiden. Respons organisasi saat itu ialah meminta mereka menjaga netralitas NU. Hampir dua dekade kemudian garis yang sama terus diulang. Pada September 2023, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf melarang pengurus membawa nama organisasi ke politik praktis dan menegaskan tidak ada calon presiden atau wakil presiden “atas nama NU”. 5

Muhammadiyah mengambil formula serupa. Menjelang Pemilu 2024, organisasi itu menyatakan tidak mendukung partai atau pasangan calon tertentu. Kader tetap mempunyai hak memasuki politik praktis, tetapi mereka yang melakukannya harus nonaktif dari jabatan tertentu di Persyarikatan. Muhammadiyah menyebut pendekatannya sebagai politik kebangsaan: organisasi boleh mengkritik kekuasaan dan membicarakan urusan negara tanpa berubah menjadi kendaraan electoral salah satu kubu. 6

MUI bahkan memberi ilustrasi yang sangat eksplisit mengenai perbedaan antara hak politik individu dan sikap institusi. Pada 2019 MUI menyatakan dirinya netral dalam pemilihan presiden sambil mengakui hak politik anggotanya. Menjelang 2024, pimpinan MUI kembali mengatakan institusi harus netral dan individu boleh menggunakan hak politik masing-masing. MUI juga menyerukan agar Pemilu 2024 menghindari “politik golongan”, politik uang, transaksi suara, hoaks, dan ujaran kebencian. 7

Penegasan itu tidak lahir di ruang hampa. Kontestasi Jakarta 2016–2017 menjadi salah satu episode terpenting hubungan agama dan electoral politics setelah Reformasi. Pada 11 Oktober 2016, MUI mengeluarkan “Pendapat dan Sikap Keagamaan” terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dokumen itu menyatakan pernyataan tersebut masuk kategori penghinaan terhadap Al-Quran dan atau ulama serta mendorong penanganan hukum, sambil meminta masyarakat tidak main hakim sendiri. 8

Dokumen itu kemudian berada di tengah mobilisasi sosial yang jauh lebih besar daripada proses internal MUI. Istilah “GNPF MUI” sendiri sempat membuat batas simbolik antara MUI dan gerakan mobilisasi menjadi mudah dibaca publik sebagai satu kesatuan. Pada Maret 2017, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas secara eksplisit mengatakan GNPF berbeda dari MUI. Penjelasan itu sendiri menunjukkan betapa pentingnya identitas organisasi ketika sebuah isu keagamaan memasuki arena gerakan massa. 9

Ketika Otoritas Agama Bertemu Politik dan Polarisasi Identitas

Studi Alexander Arifianto melihat aksi “Defending Islam” 2016–2017 sebagai tanda perubahan kontestasi otoritas Islam, dengan aktor konservatif baru semakin menantang organisasi arus utama seperti NU dan Muhammadiyah. Studi Andrew Tyson terhadap perkara penodaan agama menyebut kasus Ahok sebagai titik penting yang memperlihatkan masalah ketika konflik keagamaan, tekanan politik, dan proses peradilan bertemu. Penelitian Sebastian Soderborg dan Burhanuddin Muhtadi kemudian menunjukkan bahwa resentment dan identitas menjadi bagian penting dari polarisasi Indonesia. 10

Pelajarannya bukan bahwa organisasi agama tidak boleh mengeluarkan pendapat agama. Itu merupakan fungsi mereka. Pelajarannya lebih rumit: begitu sebuah keputusan keagamaan memasuki pasar politik, organisasi yang mengeluarkannya tidak lagi sepenuhnya mengendalikan bagaimana keputusan itu dikemas, disebarkan, dipakai untuk mobilisasi, atau diubah menjadi tanda siapa “kita” dan siapa “mereka”. Ini adalah inferensi dari rangkaian peristiwa dan penelitian tersebut, bukan pernyataan bahwa satu institusi menjadi penyebab tunggal polarisasi. 8

Di titik inilah psikologi politik bekerja.

Manusia tidak hanya memiliki pendapat politik. Pendapat itu dapat menyatu dengan identitas kelompok. Literatur tentang polarisasi afektif membedakan perbedaan program politik dari keadaan ketika seseorang makin menyukai kelompok sendiri sekaligus makin tidak menyukai kelompok lawan. Eksperimen lintas sembilan negara dengan sekitar 18 ribu peserta menunjukkan bahwa mengurangi polarisasi afektif dapat memperbaiki hubungan interpersonal dan, dalam beberapa konteks, dukungan terhadap norma demokrasi. Efeknya berbeda antarnegara, sehingga temuan ini tidak boleh dibaca sebagai hukum universal. 11

Ketika identitas politik disambungkan dengan agama, biayanya dapat menjadi lebih tinggi karena sesuatu yang dianggap suci cenderung tidak diperlakukan seperti barang yang bisa ditawar. Riset tentang sacred values menunjukkan bahwa orang dapat menolak pertukaran material ketika nilai yang mereka anggap suci diposisikan sebagai objek transaksi. Karena itu, ketika kandidat atau partai dipasang terlalu dekat dengan simbol sakral, kompromi politik yang sebenarnya normal dapat terasa seperti pengkhianatan moral. 12

Asimetri Moral, Confirmation Bias, dan Politik Identitas dalam Lembaga Agama

Mekanisme berikutnya ialah asimetri moral. Eksperimen Adam Waytz dan koleganya menemukan bahwa dalam konflik politik dan etnoreligius orang cenderung menjelaskan agresi kelompok sendiri sebagai tindakan yang didorong cinta kepada kelompok, sementara agresi lawan dipandang berasal dari kebencian. Polanya membantu menjelaskan kalimat yang sering muncul dalam konflik berbasis identitas: kubu kita “membela iman”, kubu lain “menyerang iman”. Tindakan yang mirip memperoleh penilaian moral yang berbeda hanya karena pelakunya berbeda. 13

Lalu datang confirmation bias. Studi neuroimaging Jonas Kaplan dan koleganya terhadap responden dengan keyakinan politik kuat menunjukkan bahwa keyakinan politik dapat lebih tahan terhadap bukti yang menentangnya dibanding sejumlah keyakinan nonpolitik. Studi itu memakai sampel terbatas dan tidak membuktikan bahwa satu kubu lebih irasional daripada kubu lain. Yang penting adalah mekanismenya: ketika politik sudah menjadi bagian dari identitas, koreksi fakta tidak lagi diterima sebagai informasi netral. 14

Dalam lembaga agama, kombinasi itu menghasilkan sebuah mesin yang berbahaya. Akses politik datang lebih dulu. Kandidat mencari foto dengan tokoh agama. Tokoh agama memperoleh perhatian elite. Berikutnya simbol agama dipinjam. Sesudah itu kebijakan temporal diberi bobot sakral. Pemilih tidak lagi diminta menilai program, tetapi membuktikan kesetiaan. Organisasi lalu mengalami seleksi internal: mereka yang dekat dengan kubu dominan mendapat akses, sedangkan pengkritik dianggap mengganggu persatuan. Pada tahap terakhir, kritik kelembagaan menjadi sangat mahal karena dianggap sekaligus sebagai pembangkangan politik dan pembangkangan moral. Pola ini merupakan sintesis analitis dari riset mengenai rumah ibadah, polarisasi, sacred values, dan konflik antarkelompok. 4

Politik pragmatis dengan demikian tidak perlu “mengambil alih” organisasi secara formal. Ia cukup mengubah sistem insentifnya.

Infiltrasi Politik dan Krisis Kepercayaan terhadap Lembaga Agama

Orang mulai bertanya kandidat mana yang dekat dengan pengurus, bukan masalah sosial apa yang harus diselesaikan. Pertemuan keagamaan dinilai dari siapa pejabat yang datang. Promosi kepemimpinan mempertimbangkan jaringan kekuasaan. Donatur mempunyai preferensi politik. Media organisasi mulai selektif terhadap kritik. Bahasa “kemaslahatan umat” dapat tetap digunakan, tetapi keputusan sebenarnya makin ditentukan oleh kalkulasi akses. Inilah bentuk infiltrasi yang paling sulit terlihat karena struktur organisasi tetap tampak religius. Bahayanya persis seperti yang pernah diingatkan pimpinan MUI pada 2022: lembaga jangan menjadi pihak yang “dipermainkan” partai berkepentingan. 15

Akibat akhirnya adalah krisis kepercayaan. Orang yang berada di kubu lawan mulai meragukan apakah nasihat pemimpin agama sungguh diberikan karena pertimbangan moral atau karena afiliasi. Jamaah yang tidak ingin memilih kubu merasa menjadi tamu di rumah ibadahnya sendiri. Ulama, pendeta, pastor, bhikkhu, pandita, dan pemimpin keagamaan yang tetap independen ikut membayar biaya reputasi yang dibuat oleh mereka yang terlalu partisan. Pada titik itu, agama kehilangan salah satu aset publiknya yang paling sulit dibangun kembali: kemampuan dipercaya melampaui pergantian pemerintahan. Pengalaman Polandia dan Gereja Ortodoks Rusia menunjukkan betapa cepat afiliasi partisan atau geopolitik dapat menimbulkan konsekuensi kelembagaan. 16

Ketika Agama Terlalu Dekat dengan Kekuasaan: Pelajaran dari Polandia, Rusia, dan Myanmar

Di Polandia, hubungan dekat sebagian hierarki dan media Katolik dengan partai Law and Justice menjadi bagian dari kontroversi panjang mengenai posisi gereja dalam politik. Reuters melaporkan data CBOS yang menunjukkan persetujuan publik terhadap Gereja Katolik, yang mendekati 90 persen ketika komunisme berakhir pada 1989, berada di 41 persen pada periode laporan 2021. Penurunan itu memiliki banyak penyebab, termasuk skandal pelecehan seksual dan sekularisasi, sehingga tidak sah menyalahkan politik sebagai faktor tunggal. Namun partisan alignment menjadi salah satu sumber alienasi yang dicatat dalam laporan tersebut. 16

Di Rusia, akibatnya jauh lebih dramatis. Patriark Kirill memberi dukungan kuat pada invasi Rusia ke Ukraina. Reuters melaporkan pada Maret 2022 bahwa sikap itu memperdalam perpecahan dalam dunia Ortodoks. Dua bulan kemudian, Gereja Ortodoks Ukraina yang sebelumnya berhubungan dengan Patriarkat Moskow menyatakan pemisahan dari Moskow. Lebih dari 400 paroki dilaporkan sudah meninggalkan struktur berafiliasi Moskow setelah invasi dimulai. Politik negara tidak lagi sekadar bersebelahan dengan agama. Narasi perang telah masuk ke jantung otoritas gerejawi dan kemudian ikut memecah komunitas keagamaan yang melintasi batas negara. 17

Myanmar menawarkan pola lain. Ma Ba Tha, gerakan nasionalis Buddhis, memainkan peran besar dalam politik identitas menjelang Pemilu 2015 meskipun para biksu sendiri tidak dapat menjadi kandidat. OHCHR mencatat keterlibatan kelompok tersebut dalam mendorong paket legislasi mengenai “race and religion”. Pada Mei 2017, otoritas tertinggi Sangha Myanmar akhirnya melarang organisasi bergerak dengan nama Ma Ba Tha. International Crisis Group mencatat bahwa pelarangan itu tidak serta-merta menghilangkan jaringan nasionalisme Buddhis, yang dapat bergerak melalui bentuk organisasi lain. 18

Ketiga perbandingan itu membawa kita kembali kepada pertanyaan yang lebih sunyi: untuk apa orang beragama?

Spiritualitas, Kekuasaan, dan Makna Melepaskan dalam Kehidupan Beragama

Tradisi spiritual biasanya dimulai dengan koreksi terhadap ego. Bukan dengan penambahan kekuasaan. Dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7 menempatkan syukur sebagai respons terhadap anugerah. Surah Al-Qasas ayat 83 mengaitkan kebahagiaan akhirat dengan mereka yang tidak menghendaki keunggulan diri dan kerusakan di bumi. Politik tidak dilarang oleh gagasan tersebut. Yang ditantang ialah hasrat menjadikan keunggulan, dominasi, dan kepemilikan sebagai orientasi terdalam. 19

Dalam tradisi Katolik, Gaudium et Spes justru memandang aktivitas politik dan partisipasi warga sebagai bagian penting kehidupan bersama, tetapi menempatkan tujuan kekuasaan pada common good. Dokumen yang sama menegaskan otonomi masing-masing antara komunitas politik dan Gereja. Evangelii Gaudium menggunakan istilah “spiritual worldliness” untuk keadaan ketika kehidupan religius terseret oleh pencarian kekuasaan, prestise, kenikmatan, dan keamanan ekonomi, sampai komunitas sendiri terpecah menjadi lingkaran eksklusif. 20

Dalam tradisi Buddhis, pelepasan terhadap craving menjadi motif sentral. Dhammapada, misalnya, berbicara tentang memutus arus keinginan dan melepaskan kemelekatan. Lagi-lagi, non-attachment tidak harus berarti apatis terhadap penderitaan publik. Ia dapat dibaca sebagai disiplin agar tindakan tidak dikuasai oleh nafsu memiliki hasil, kedudukan, atau kemenangan sebagai identitas diri. 21

Di sinilah perbedaan “melepaskan” dan “mencari” menjadi relevan. Melepaskan tidak berarti berhenti bekerja. Mencari tidak berarti memiliki tujuan. Dalam konteks ini, “mencari” adalah ketika jabatan, validasi, akses, kemenangan, atau kedekatan dengan penguasa menjadi alasan tersembunyi di balik bahasa pelayanan. Sedangkan “melepaskan” adalah kemampuan tetap bekerja untuk keadilan sambil bersedia kehilangan akses apabila harga akses itu adalah integritas. Ini merupakan pembacaan normatif lintas tradisi, bukan definisi teologis resmi sebuah agama. 22

Syukur, Jarak dari Kekuasaan, dan Kebebasan Moral Organisasi Agama

Syukur membantu karena ia mengubah pertanyaan batin. Politik pragmatis selalu berangkat dari kelangkaan: siapa mendapat kursi, siapa dekat presiden, siapa memperoleh proyek, siapa paling berpengaruh. Syukur mulai dari sesuatu yang sudah diterima dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks organisasi agama, orientasi ini dapat mengubah kekuasaan dari barang yang harus dimiliki menjadi amanah yang boleh diterima atau dilepaskan. Ini adalah inferensi spiritual, bukan temuan eksperimental langsung. 19

Psikologi positif memberi dukungan yang lebih terbatas. Sebuah randomized controlled trial menemukan manfaat ketika peserta secara aktif mengekspresikan rasa terima kasih kepada orang lain. Penelitian lain pada pasien dengan depresi berat dan penyakit kronis menemukan keterlibatan keagamaan berkaitan dengan rasa tujuan, optimisme, kemurahan hati, dan gratitude. Tetapi penelitian itu tidak menemukan bahwa keterlibatan agama otomatis berarti depresi lebih rendah. Pilot study tentang gratitude journaling juga menunjukkan potensi bagi spiritual well-being, tetapi sifatnya masih awal. Jadi, syukur layak dipandang sebagai disiplin pembentukan karakter, bukan obat ajaib terhadap politik sektarian. 23

Mungkin karena itulah organisasi keagamaan yang matang tidak perlu menjadi organisasi antipolitik. Yang mereka perlukan adalah jarak.

Jarak memungkinkan ulama mengkritik presiden yang kemarin didukungnya. Jarak memungkinkan gereja memuji kebijakan pemerintah hari ini dan menentangnya besok. Jarak memungkinkan pesantren menerima semua calon untuk berdialog tanpa berubah menjadi posko salah satunya. Pada Februari 2024, Pesantren Tebuireng sampai mengeluarkan pernyataan resmi netral setelah muncul rumor mengenai dukungan dalam pemilihan presiden. Sikap seperti ini bukan tanda ketakutan terhadap politik. Ia adalah mekanisme menjaga daya tawar moral. 24

Kedekatan memberi akses. Jarak memberi kebebasan.

Untuk organisasi agama, kebebasan itulah modal yang lebih tahan lama daripada satu periode kekuasaan.

Empat Studi Kasus

Indonesia

Organisasi
MUI dan mobilisasi yang menggunakan nomenklatur GNPF MUI, 2016–2017

Political infiltration mode
Pendapat keagamaan mengenai pernyataan Ahok masuk ke arena mobilisasi massa dan kontestasi elektoral. Nomenklatur GNPF MUI menciptakan kedekatan simbolik sehingga MUI kemudian menegaskan bahwa GNPF bukan bagian MUI. 8

Konsekuensi
Polarisasi berbasis identitas mengeras dan kompetisi atas otoritas Islam meningkat. Literatur akademik melihat periode 2016–2017 sebagai titik penting dalam perubahan otoritas keagamaan dan polarisasi. MUI sendiri pada pemilu berikutnya berulang kali menegaskan netralitas kelembagaan. 10

Sumber
MUI, Cambridge University Press, Journal of East Asian Studies. 8

Myanmar

Organisasi
Ma Ba Tha

Political infiltration mode
Nasionalisme Buddhis dikombinasikan dengan agenda elektoral, kampanye identitas, dan advokasi paket “race and religion”. Kelompok itu tidak mengajukan biksu sebagai kandidat tetapi aktif memengaruhi politik. 18

Konsekuensi
Polarisasi terhadap minoritas Muslim membesar. Pada Mei 2017 otoritas tertinggi Sangha melarang penggunaan nama Ma Ba Tha. Jaringan kemudian beradaptasi dan sebagian aktivitas muncul dalam bentuk lain. 25

Sumber
OHCHR, Reuters, International Crisis Group. 26

Polandia

Organisasi
Gereja Katolik Polandia, khususnya jejaring pendeta dan media yang dekat dengan PiS

Political infiltration mode
Identitas Katolik, nasionalisme, dan agenda Law and Justice makin sering dipaketkan bersama oleh sebagian aktor gereja dan politik. PiS juga menempatkan isu simbolik Katolik dalam kompetisi electoral. 16

Konsekuensi
Kepercayaan publik terhadap Gereja turun tajam dalam beberapa dekade. Hubungan partisan merupakan salah satu faktor, bersama sekularisasi dan skandal pelecehan. Karena penyebabnya majemuk, penurunan tersebut tidak dapat diatribusikan kepada politik saja. 16

Sumber
Reuters dan data CBOS yang dikutip Reuters. 16

Rusia/Ukraina

Organisasi
Russian Orthodox Church dan jaringan gerejawi yang secara historis terkait Moskow

Political infiltration mode
Patriark Kirill memberi legitimasi religius dan dukungan publik terhadap perang Rusia di Ukraina, sehingga pesan negara dan otoritas religius bertaut erat. 17

Konsekuensi
Perpecahan Ortodoks makin dalam. Gereja Ortodoks Ukraina yang sebelumnya terkait Moskow menyatakan pemutusan hubungan pada Mei 2022. Lebih dari 400 paroki dilaporkan sudah meninggalkan struktur tersebut setelah invasi. 27

Sumber
Reuters. 17

Perbandingan itu tidak mengatakan bahwa Indonesia sama dengan Myanmar, Polandia, atau Rusia. Struktur negara, sejarah agama, dan derajat kekerasannya sangat berbeda. Yang berulang adalah mekanisme: suatu kekuatan politik mencari legitimasi yang lebih dalam daripada program politik biasa, otoritas sakral memberikannya, identitas religius dan partisan menyatu, lalu organisasi agama kesulitan kembali menjadi rumah bersama setelah pertarungan politik selesai. 28

Mekanisme Kerusakan dan Pengaman Organisasi

Infiltrasi politik praktis paling efektif ketika ia datang sebagai hubungan yang tampak saling menguntungkan. Politisi memperoleh legitimasi. Pemimpin agama memperoleh akses. Organisasi mendapat fasilitas atau perhatian. Jamaah memperoleh perasaan bahwa “kelompok kita” semakin kuat. Tidak ada satu langkah yang tampak fatal. Masalah muncul ketika transaksi jangka pendek tersebut mengubah insentif jangka panjang lembaga. 4

Efeknya mengenai hampir semua stakeholder. Jamaah kehilangan rasa aman untuk berbeda pilihan. Pemimpin spiritual kehilangan kapasitas menjadi mediator. Pengurus profesional menghadapi tekanan loyalitas. Donatur dapat mengarahkan agenda. Pemerintah kehilangan mitra kritis yang independen. Masyarakat luas mulai membaca setiap pernyataan moral sebagai kode keberpihakan. Dalam jangka panjang, organisasi bisa memiliki lebih banyak akses politik sekaligus lebih sedikit authority moral. Kasus Polandia dan Rusia memberikan ilustrasi empiris mengenai biaya reputasi dan fragmentasi tersebut. 16

Checklist lima pagar kelembagaan

1. Pisahkan hak politik orang dari identitas organisasi.
Pengurus bebas memilih, tetapi dukungan pribadi tidak boleh memakai logo, mimbar, database jamaah, rekening, fasilitas, atau jabatan organisasi. Model NU, Muhammadiyah, dan MUI menunjukkan prinsip ini dapat dinyatakan secara eksplisit. 29

2. Buat firewall untuk rumah ibadah.
Jangan menunggu masa kampanye. Tetapkan SOP sepanjang tahun untuk kunjungan pejabat dan kandidat, materi ceramah, dokumentasi foto, distribusi bahan, pemakaian panggung, dan kanal digital. Secara hukum, tempat ibadah memang memiliki perlindungan khusus dari kampanye. 2

3. Publikasikan konflik kepentingan.
Pengurus yang menjadi calon, tim kampanye, pejabat partai, penasihat politik, penerima kontrak, atau memiliki hubungan bisnis dengan pemerintah perlu melakukan disclosure dan, untuk keputusan tertentu, recusal. Prinsip dasarnya adalah mencegah kepentingan dunia politik memengaruhi keputusan keagamaan tanpa diketahui jamaah. Penegasan Muhammadiyah bahwa kader yang masuk politik praktis harus nonaktif dari jabatan organisasi memberi contoh pagar yang konkret. 6

4. Uji semua isu dengan aturan “bolehkah jamaah berbeda?”.
Organisasi boleh mempunyai prinsip moral tegas. Namun ketika soal yang bersifat pilihan kebijakan atau kandidat dinaikkan menjadi tes iman, sacred values mulai melekat pada kubu politik dan kompromi menjadi semakin sulit. 12

5. Audit kesehatan spiritual, bukan hanya laporan keuangan.
Tanyakan secara periodik: apakah bahasa pelayanan makin sering berputar pada akses, jabatan, pengaruh, dan kemenangan? Apakah lawan politik masih bisa didoakan dan dilayani? Apakah organisasi berani mengkritik pihak yang memberinya akses? Apakah rasa syukur, kerendahan hati, dan pengabdian masih lebih kuat daripada rasa entitlement? Pertanyaan ini sejalan dengan kritik lintas tradisi terhadap pencarian dominasi, prestige, dan craving. 22

Ada satu indikator sederhana yang layak ditempel di ruang rapat pengurus: apabila organisasi hanya mampu bersuara keras ketika lawan politik melakukan kesalahan, tetapi diam ketika sekutunya melakukan hal yang sama, agama kemungkinan sudah tidak lagi menilai politik. Politiklah yang sedang menentukan bagaimana agama menilai.

Temuan tentang motive-attribution asymmetry membantu menjelaskan mengapa bias semacam itu mudah terjadi bahkan pada orang yang sungguh merasa dirinya sedang bertindak secara moral. 13

Dasar hukum dan sumber

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023

3 Menjaga Netralitas Ruang Publik: Mengapa Kampanye Dilarang Menggunakan Fasilitas Pemerintah

4 The Broader Political Significance of Houses of Worship: Theory and Evidence from Indonesian Mosques

5 Masdar: Putaran II Pilpres, Netralitas NU Dipertegas

6 Abdul Mu’ti Tegaskan Posisi Muhammadiyah Netral dalam Pemilu 2024

7 MUI Tegaskan Sikap Netral Selama Pemilu 2019

8 Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama

9 MUI Harus Punya Gedung Sendiri

10 Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia

11 The (Alleged) Consequences of Affective Polarization: A Survey Experiment in Nine Democracies

12 Sacred Bounds on Rational Resolution of Violent Political Conflict

13 Motive Attribution Asymmetry for Love vs. Hate Drives Intractable Conflict

14 Neural Correlates of Maintaining One’s Political Beliefs in the Face of Counterevidence

15 Kiai Masduki Baidowi: Hadapi Tahun Politik, MUI Harus Mampu Integrasikan Umat

16 As Poland’s Church Embraces Politics, Catholics Depart — Reuters

17 Ukraine Invasion Splits Orthodox Church, Isolates Russian Patriarch — Reuters

18 Myanmar’s Radical Monks Shaping Historic Election — Reuters

19 Qur’an Kementerian Agama — Surah Ibrahim Ayat 7

20 Gaudium et Spes

21 Dhammapada 383–423: Brāhmaṇavagga — Ācāriya Buddharakkhita

22 Qur’an Kementerian Agama — Surah Al-Qasas Ayat 76–82

23 A Randomized Controlled Trial Examining If and How Gratitude Enhances Well-Being

24 Pernyataan Netral Pesantren Tebuireng Jadi Pegangan Santri dan Alumni

25 Myanmar’s Highest Buddhist Authority Bars Radical Nationalist Group — Reuters

26 Address by Ms. Flavia Pansieri, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights — OHCHR

27 Moscow-led Ukrainian Orthodox Church Breaks Ties with Russia — Reuters

28 Resentment and Polarization in Indonesia — Journal of East Asian Studies

29 Ketum PBNU Larang Pengurus NU Bawa-bawa Organisasi untuk Politik Praktis

Young Buddhist Association (YBA) Indonesia — organisasi kepemudaan Buddhis nonsektarian, didirikan 27 Mei 2016 di Surabaya, dengan semangat “Humanity Across Religion.” yba.or.id | @youngbuddhistassociation | #WeAreYoung